Penataan regulasi dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional AF Muhlizi Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6 (3), 2017 | 55 | 2017 |
Reformulasi Diskresi dalam Penataan Hukum Administrasi AF Muhlizi Jurnal Rechtsvinding 1 (1), 96, 2012 | 49 | 2012 |
Revolusi mental untuk membentuk budaya hukum anti korupsi AF Muhlizi Jurnal Rechts vinding: media pembinaan hukum nasional 3 (3), 2014 | 24 | 2014 |
Bantuan Hukum Melalui Mekanisme Nonlitigasi Sebagai Saluran Penguatan Peradilan Informal Bagi Masyarakat Adat AF Muhlizi Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 2 (1), 65-79, 2013 | 17 | 2013 |
Peninjauan kembali dalam perkara pidana yang berkeadilan dan berkepastian hukum AF Muhlizi Jurnal Yudisial 8 (2), 145-166, 2015 | 11 | 2015 |
Penguatan Peran Tokoh Adat Sebagai Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum AF Muhlizi Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 8 (1), 127-145, 2019 | 7 | 2019 |
Membangkitkan budaya nusantara yang anti korupsi AF Muhlizi dalam Jurnal RechtsVinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional 1 (1), 2014 | 5 | 2014 |
Penguatan Akses Informasi Publik Melalui Teknologi Informasi Sebagai Bentuk Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara AF Muhlizi Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 5 (2), 149-163, 2016 | 4 | 2016 |
Memperebutkan Tafsir Peninjauan Kembali AF Muhlizi, MAMA Terdapat, B amar Putusan Rechtsvinding Online Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) 23, 2-3, 2015 | 3 | 2015 |
Reposisi Lembaga Pendidikan Hukum dalam Proses Legislasi di Indonesia AF Muhlizi, MH SH Jurnal Konstitusi 6 (2), 2009 | 3 | 2009 |
Refleksi Atas Peran Saksi Ahli Di Pengadilan Dan Tanggung Jawab Intelektual AF Muhlizi Jurnal Rechts Vinding Online, https://rechtsvinding. bphn. go. id …, 0 | 2 | |
REPOSISI HAKIM AGUNG SEBAGAI PELOPOR REFORMASI PERADILAN AF Muhlizi | | |