| Analisa Yuridis Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukum Bagi Para Pihak Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan S Azrianti Jurnal Petita 1 (2), 2014 | 14 | 2014 |
| Analisis Yuridis Dampak Kasus Terorisme Terhadap Masyarakat Kabupaten Poso Sulawesi Tengah Serta Upaya Penanggulangannya Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang … T Novianti, NBH Lase PETITA 3 (1), 1-13, 2021 | 10 | 2021 |
| Pengaruh Teori Receptie Dalam Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Sejarah Hukum Indonesia R Alamsyah, I Thoyyibah, T Novianti PETITA 3 (2), 343-362, 2021 | 8 | 2021 |
| Analisis Yuridis Terhadap Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kota Batam K Pramithasari Jurnal Petita (3) 178, 2016 | 7 | 2016 |
| Kelemahan Peraturan Mediasi Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial P Handayani PETITA 3 (2), 259-271, 2021 | 5 | 2021 |
| Implementasi nilai demokrasi sebagai solusi bagi pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial D Sutarto PETITA 1 (1), 75-86, 2019 | 4 | 2019 |
| Perbandingan Hukum Perjanjian Kredit Bank Antara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Dengan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan T Artanto PETITA 1 (2), 216-246, 2019 | 3 | 2019 |
| Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penyusunan Surat Dakwaan di Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun A Hadiyanto PETITA 2 (1), 1-22, 2017 | 3 | 2017 |
| Tinjauan Yuridis Fungsi Surat Dakwaan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Di Pengadilan (Vide Putusan Perkara Pidana Nomor: 274/PID A Hadiyanto Jurnal Petita 3 (2), 134, 2016 | 3 | 2016 |
| Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Lembaga Arbitrase T Novianti, R Fadila Petita 4 (1), 65-78, 2022 | 2 | 2022 |
| Kekuatan Hukum Akta Notaris Berkaitan Dengan Keterangan Palsu T Herningtyas, S Azrianti, T Artanto, A Riyanto PETITA 4 (1), 55-64, 2022 | 2 | 2022 |
| FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PEMBERIAN KREDIT DI PT. BANK BTPN CABANG PEKANBARU PD Yulisa PETITA 3 (2), 190-203, 2021 | 2 | 2021 |
| Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Online Perjalanan Wisata T Artanto, RTA Bhakti PETITA 3 (1), 14-27, 2021 | 2 | 2021 |
| Kewenangan Syahbandar Selaku Komite Keamanan Pelabuhan (Port Security Committee) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran P Handayani Jurnal Petita 2 (2), 2015 | 2 | 2015 |
| EKSISTENSI PERATURAN DAERAH DA LAM NEGARA HUKUM REPUBLIK INDON ESIA P Malau REPOSITORY UNRIKA, 2023 | 1 | 2023 |
| Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Output Dari Sistem Peradilan Pidana Sebagai Resiko Pertanggungjawaban Perbuatan Pidana Kepada Negara F Asril, B Sukri PETITA 4 (1), 79-90, 2022 | 1 | 2022 |
| Perjanjian Penyediaan Jasa Satuan Pengaman Pada Perusahaan Pengguna Jasa P Handayani, I Sakti PETITA 4 (1), 30-40, 2022 | 1 | 2022 |
| Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja AA Siagian, C Ciptono PETITA 4 (1), 21-29, 2022 | 1 | 2022 |
| Peran Penyidik Kepolisian Dalam Penindakankejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi di Kepolisian Resort Kota Pekanbaru) B Sukri, F Asril, H Hamler, H Lelana PETITA 3 (2), 280-296, 2021 | 1 | 2021 |
| RUANG LINGKUP PEMBIAYAAN PADA PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL RTA Bhakti, T Artanto PETITA 3 (2), 164-178, 2021 | 1 | 2021 |
