Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia L Tri Setyawanta R Media Hukum, 2005 | 5 | 2005 |
Kebijakan Operation Sovereign Borders Australia dalam Penanganan Manusia Perahu dan Implikasinya terhadap Kedaulatan Indonesia CD Elizabeth, LT Setyawanta, N Trihastuti Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-17, 2016 | 4 | 2016 |
R, Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu Dalam Lingkup Nasional LT Setyawanta PSHL FH UNDIP, Semarang, 2005 | 2 | 2005 |
Tri, 2005. Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia. Vol: V. No: 1 R Setyawanta Semarang: Universitas Dipenogoro, 0 | 2 | |
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMULANGAN TAWANAN PERANG PADA KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT KONVENSI JENEWA III 1949 S Nurafantin, LTS Rebala, N Dwiwarno Diponegoro Law Journal 5 (3), 1-18, 2016 | 1 | 2016 |
Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) RI-Gam dalam Perspektif Hukum R Setyawanta, L Tri Jurnal Law Reform 1 (1), 63-76, 0 | 1 | |
Perlindungan Hukum terhadap Pemulangan Tawanan Perang pada Konflik Bersenjata Internasional Menurut Konvensi Jenewa III 1949 LTS Rebala, N Dwiwarno, S Nurafantin Diponegoro Law Review 5 (3), 2016 | | 2016 |
Harmonisasi pengaturan hukum penanggulangan pembajakan (piracy) dan perompakan (robbery) laut di wilayah perairan yang berada di bawah yurisdiksi Indonesia: laporan kegiatan LT Setyawanta Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2006 | | 2006 |
Perkembangan Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu: dalam Lingkup Regional dan Internasional R Setyawanta Semarang: Ghradika Bhakti Litiga Press ISSN, 2289-1560, 2005 | | 2005 |
PENGATURAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI SEBAGAI BAHAN BAKU INDUSTRI KERATINAN PADA MASYARAKAT PANTAI DI KABUPATEN JEPARA BE Turisno, R Setyawanta, L Tri, S Suclaryolini FAKULTAS HUKUM, 1999 | | 1999 |
Mewujudkan Pelayanan Umum Yang Responsif Berdasarkan Hukum Responsif R Setyawanta, L Tri Jurnal Law Reform 1 (2), 71-79, 0 | | |
Tri.(2005) R Setyawanta Konsep Dasar Dan Masalah Pengaturan Pengelolaan Pesisir Terpadu: Dalam …, 0 | | |